Hendrawan Kariman
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial yang memimpin rapat dengar pendapat, Senin (18/1/2010) di Jakarta, pimpinan DPR sebelumnya memperoleh surat dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang beranggapan bahwa delegasi RI melakukan pembohongan publik. LSM itu meliputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Institut Hijau Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Antiutang, Serikat Petani Indonesia, dan Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim. Laporan diterima 5 Januari 2010.
Kemarin, Komisi VII mengundang jajaran pengurus Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dengan Ketua Harian Rachmat Witoelar—juga Ketua Delegasi RI ke Kopenhagen. Komisi VII Juga mengundang 4 LSM, yaitu Walhi, The Center for International Forestry Research (Cifor), WWF-Indonesia, dan Indonesian Center for Environtmental Law (ICEL).
Keempat kebohongan terhadap publik itu meliputi, pertama, Indonesia menandatangani Copenhagen Accord demi meraih pendanaan dari negara industri. Kedua, 16 paragraf pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyentuh substansi dimensi kelautan dan ancaman perubahan iklim terhadap negara kepulauan seperti Indonesia.
Ketiga, Indonesia inkonsisten ketika berkomitmen menurunkan emisi 26 persen, tetapi tidak bersedia berkomitmen menghentikan konversi hutan alam. Keempat, delegasi menggunakan ajang konferensi untuk mendapat utang-utang baru. Uni Eropa dan Amerika Serikat berkomitmen salurkan 10 miliar dollar AS pada 2010-2012, 50 persennya dalam skema utang luar negeri.
Rachmat menanggapi hal itu dengan mengatakan, kegagalan konferensi itu sama sekali bukan karena kelemahan delegasi RI. "Itu karena negara-negara seperti Venezuela, Bolivia, Nikaragua, dan Kuba menyatakan keluar dari perundingan ketika ingin dicapai suatu kesepakatan," ujarnya.
Sumber: Kompas
0 komentar:
Posting Komentar